Federasi Note

Penangkapan warga Palestina Abdul Karim Raed Miqdad oleh Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan permintaan Interpol Siprus telah memicu perhatian publik dan menjadi perbincangan di kalangan pemerhati hukum internasional serta hak asasi manusia. Kasus ini tidak hanya menyangkut pelaksanaan kerja sama penegakan hukum lintas negara, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemerintah Indonesia menjalankan kewajiban untuk melindungi hak-hak individu yang menjadi subjek Red Notice Interpol.

Polri menyatakan bahwa Abdul Karim ditangkap sebagai tindak lanjut atas Red Notice yang diterbitkan oleh National Central Bureau (NCB) Interpol Siprus terkait dugaan tindak pidana yang sedang diproses oleh otoritas negara tersebut. Menurut kepolisian, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam kerja sama internasional melalui jaringan Interpol.

Di sisi lain, keluarga Abdul Karim dan sejumlah organisasi hak asasi manusia menyampaikan keberatan atas proses penangkapan dan pemindahan dirinya ke Siprus. Mereka mempertanyakan dasar hukum tuduhan yang dialamatkan kepada Abdul Karim, serta menilai proses tersebut perlu ditinjau dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak memperoleh pendampingan hukum, hak atas proses hukum yang adil (due process of law), dan penerapan prinsip non-refoulement apabila terdapat risiko pelanggaran HAM di negara tujuan.

Perbedaan pandangan tersebut menjadikan kasus Abdul Karim tidak hanya sebagai perkara hukum lintas negara, tetapi juga sebagai ujian bagi Indonesia dalam menyeimbangkan kewajiban kerja sama internasional dengan komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia. Transparansi pemerintah mengenai dasar hukum, mekanisme pemeriksaan, serta alasan pengambilan keputusan menjadi aspek penting untuk memastikan akuntabilitas dalam penanganan perkara ini.

Dalam perspektif hukum internasional, Red Notice Interpol bukan merupakan putusan pengadilan maupun bukti bahwa seseorang telah terbukti bersalah. Red Notice berfungsi sebagai permintaan kepada negara-negara anggota untuk menemukan dan menahan sementara seseorang, sementara keputusan mengenai penangkapan, penahanan, atau pemindahan tetap berada pada kewenangan negara yang menerima permintaan sesuai hukum nasional yang berlaku.