Federasi Note

Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Soenarko kembali melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut beredar luas di media sosial dan memicu perdebatan publik mengenai arah kebijakan politik dalam negeri maupun luar negeri Indonesia.

Dalam pernyataannya, Soenarko menyoroti keputusan Indonesia yang disebut bergabung dalam forum internasional Board of Peace (BOP), yang menurutnya diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan melibatkan sejumlah negara termasuk Israel. Ia menilai kebijakan strategis seperti itu seharusnya melalui mekanisme konstitusional yang jelas, termasuk konsultasi serta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.dia juga heran mengapa DPR RI hanya diam saja.

Menurut Soenarko, apabila keputusan tersebut benar diambil tanpa persetujuan parlemen, maka hal itu berpotensi melanggar prinsip konstitusi. Ia bahkan menyebut kondisi tersebut, menurut pandangannya, dapat membuka wacana pemakzulan presiden jika terbukti terjadi pelanggaran terhadap aturan konstitusional negara.

Selain menyoroti kebijakan luar negeri, Soenarko juga mengkritik gaya kepemimpinan pemerintah yang menurutnya semakin terpusat. Ia menyatakan kekhawatiran bahwa sejumlah keputusan penting diambil tanpa proses checks and balances yang memadai. Dalam pandangannya, pola tersebut berpotensi mengarah pada konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di tangan eksekutif atau menuju kearah diktator

Soenarko juga menyinggung wacana peran Presiden Prabowo sebagai juru damai dalam berbagai konflik internasional. Menurutnya, pemerintah seharusnya terlebih dahulu menyelesaikan persoalan di dalam negeri sebelum mengambil peran besar dalam diplomasi global. Ia turut mengkritik polemik politik yang pernah melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta mantan Presiden Joko Widodo, yang menurutnya masih menyisakan berbagai kontroversi politik di ruang publik.

Dalam pernyataannya, Soenarko juga melontarkan kritik sangat keras terhadap sejumlah pemimpin dunia. Ia menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pihak yang, menurut pandangannya, bertanggung jawab atas berbagai konflik di sejumlah kawasan dunia. Soenarko menuduh bahwa beberapa negara pernah diserang atau ditekan melalui tuduhan yang menurutnya tidak terbukti, yang kemudian berujung pada kehancuran negara tersebut serta perebutan sumber daya alam.

Ia menyinggung contoh konflik di beberapa negara seperti Libya dan Iraq sebagai gambaran dari pola geopolitik yang menurutnya terjadi selama ini.

Pernyataan Soenarko tersebut memicu beragam reaksi di masyarakat. Sebagian kalangan menilai kritik tersebut sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi, sementara pihak lain mengingatkan agar tudingan terhadap tokoh atau negara lain disampaikan secara hati-hati dan berbasis fakta yang dapat diverifikasi.

Hingga kini, pihak Istana Kepresidenan belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan tersebut. Polemik ini pun menambah dinamika perdebatan politik nasional mengenai arah kebijakan pemerintah serta posisi Indonesia dalam berbagai isu geopolitik global.