GAZA — Harapan akan berakhirnya konflik di Jalur Gaza kembali menghadapi jalan terjal. Ketika upaya diplomatik untuk menghentikan perang dan membuka jalan bagi proses politik mulai mendapatkan momentum, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru menegaskan bahwa pasukan Israel tidak akan ditarik dari posisi mereka saat Hamas benar-benar dilucuti.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Gaza kini bukan hanya menyangkut penghentian pertempuran, tetapi telah memasuki pertarungan mengenai siapa yang harus lebih dahulu memenuhi komitmen dalam sebuah kesepakatan perdamaian.
Netanyahu menegaskan Israel tidak menyetujui ketentuan yang mengharuskan pasukan Israel mundur sebelum Hamas menyerahkan persenjataannya. Ia mengatakan penarikan pasukan baru dapat dilakukan setelah Hamas kehilangan seluruh kemampuan militernya.
Sikap tersebut menjadi persoalan serius bagi rancangan perdamaian yang didukung Amerika Serikat. Kerangka yang sedang dibahas sebelumnya mengaitkan proses pelucutan senjata Hamas dengan penghentian serangan Israel dan penarikan pasukan Israel dari sebagian wilayah Gaza. Namun, dalam pelaksanaannya, kedua pihak tampaknya memiliki pemahaman berbeda mengenai urutan pelaksanaan kesepakatan tersebut.
Hamas Bersedia Melangkah, Tetapi Menginginkan Jaminan
Di sisi lain, Hamas disebut telah menerima kerangka proses pelucutan senjata dengan sejumlah persyaratan, terutama terkait penarikan pasukan Israel, pembukaan akses perbatasan dan dimulainya kembali proses rekonstruksi Gaza.
Namun, penerimaan tersebut tidak berarti seluruh persoalan telah selesai.
Bagi Hamas, penyerahan kemampuan militernya tanpa adanya kepastian mengenai penarikan Israel dan berakhirnya operasi militer dianggap berisiko. Karena itu, persoalan utama kembali pada satu pertanyaan: siapa yang harus bergerak terlebih dahulu?
Jika Israel menunggu Hamas dilucuti sebelum menarik pasukan, sementara Hamas menunggu Israel mundur sebelum menjalankan seluruh komitmennya, proses perdamaian berpotensi terjebak dalam kebuntuan.
Netanyahu dan Dilema Politik di Dalam Negeri
Sikap keras Netanyahu juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik Israel.
Bagi pemerintahan Netanyahu, penarikan pasukan tanpa jaminan bahwa Hamas benar-benar tidak lagi memiliki kemampuan militer dapat dipandang sebagai risiko keamanan. Pemerintah Israel berulang kali menempatkan pelucutan Hamas sebagai salah satu tujuan utama perang.
Namun, semakin lama konflik berlangsung, semakin besar pula tekanan politik yang harus dihadapi pemerintah Israel.
Netanyahu harus menjaga keseimbangan antara tuntutan keamanan, tekanan dari kelompok politik yang menginginkan tindakan lebih keras, tekanan internasional, serta kebutuhan untuk menunjukkan kepada publik Israel bahwa perang menghasilkan keuntungan strategis.
Karena itu, keputusan untuk menarik pasukan dari Gaza bukan semata-mata persoalan militer. Keputusan tersebut juga memiliki konsekuensi politik yang sangat besar bagi masa depan pemerintahan Netanyahu.
Amerika Serikat Berada di Tengah
Situasi tersebut juga menempatkan Washington pada posisi yang tidak mudah.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menggambarkan kerangka pelucutan Hamas sebagai langkah penting menuju penyelesaian konflik Gaza. Tetapi penolakan Netanyahu terhadap penarikan pasukan sebelum pelucutan Hamas menunjukkan adanya perbedaan yang cukup nyata mengenai bagaimana kesepakatan tersebut harus dilaksanakan.
Dengan kata lain, persoalannya bukan lagi sekadar apakah Israel dan Hamas menerima gagasan perdamaian.
Persoalannya adalah bagaimana perdamaian itu diterapkan di lapangan.
Apabila Israel tetap mempertahankan pasukannya dan operasi militer berlanjut, sementara Hamas belum sepenuhnya melucuti persenjataan, maka kesepakatan yang dirancang untuk mengakhiri perang dapat kembali kehilangan momentum.
Gaza di Persimpangan
Bagi masyarakat Gaza, kebuntuan diplomatik tersebut berarti ketidakpastian mengenai kapan konflik benar-benar berakhir.
Serangan dan operasi militer yang masih berlangsung juga memperlihatkan bahwa deklarasi politik belum otomatis menghasilkan perubahan kondisi di lapangan. Laporan terbaru menyebut intensitas serangan Israel kembali meningkat ketika proses diplomasi masih berjalan.
Sementara itu, bagi Israel, mempertahankan pasukan di Gaza dipandang sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa Hamas tidak dapat kembali membangun kemampuan militernya.
Di sinilah letak persoalan terbesar.
Israel menginginkan jaminan keamanan sebelum penarikan. Hamas menginginkan penarikan Israel sebagai bagian dari jaminan berakhirnya perang.
Dua tuntutan tersebut berada di titik yang berlawanan.
Bukan Sekadar Soal Senjata
Jika kebuntuan ini terus berlangsung, persoalan Gaza berpotensi berkembang menjadi perdebatan yang lebih besar: siapa yang akan mengelola Gaza setelah perang, siapa yang bertanggung jawab terhadap keamanan, bagaimana rekonstruksi dilakukan, dan apakah pemerintahan Palestina baru dapat mengambil alih wilayah tersebut.
Karena itu, pelucutan Hamas hanyalah salah satu bagian dari persoalan yang jauh lebih kompleks.
Perdamaian membutuhkan lebih dari sekadar penghentian tembakan. Dibutuhkan mekanisme pengawasan, jaminan keamanan, penarikan pasukan, rekonstruksi, serta kesepakatan politik mengenai masa depan Gaza.
Dan hingga saat ini, justru pada titik-titik itulah perbedaan antara Israel, Hamas dan para mediator internasional masih sangat besar.
Netanyahu telah menyampaikan garis merahnya: Israel tidak akan menarik pasukan sebelum Hamas sepenuhnya dilucuti.
Pertanyaannya sekarang adalah apakah para mediator mampu menemukan formula yang membuat kedua pihak merasa cukup aman untuk mengambil langkah pertama.
Sebab jika tidak, deklarasi penghentian aktivitas dari satu pihak dan tuntutan pelucutan senjata dari pihak lainnya hanya akan menghasilkan satu hal: perang yang secara diplomatik hendak diakhiri, tetapi secara politik dan militer belum benar-benar selesai.
Komentar (0)
Tinggalkan Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!