Federasi Note

Kasus yang menjerat videografer asal Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu, menjadi sorotan publik nasional setelah berujung pada putusan bebas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan. Perkara ini memicu perdebatan luas mengenai profesionalitas penegakan hukum dan dampaknya terhadap sektor industri kreatif.

Perkara bermula dari proyek pembuatan video profil desa yang bersumber dari dana desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Amsal yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Karo atas dugaan tindak pidana korupsi. Jaksa menilai terdapat penggelembungan atau mark-up anggaran dalam pelaksanaan proyek tersebut yang disebut mengakibatkan kerugian negara ratusan juta rupiah.

Dalam dakwaannya, jaksa berpendapat terdapat perbedaan signifikan antara rencana anggaran biaya dengan realisasi pekerjaan. Perbedaan tersebut dijadikan dasar perhitungan kerugian negara. Amsal ditahan dan proses hukum berlanjut hingga persidangan di Pengadilan Tipikor Medan.

Namun dalam persidangan, majelis hakim menilai unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pada 1 April 2026, pengadilan menjatuhkan putusan bebas terhadap Amsal Sitepu dari seluruh dakwaan. Hakim menyatakan tidak terdapat cukup bukti bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara sebagaimana dituduhkan.

Putusan bebas tersebut memicu perhatian luas, termasuk dari kalangan legislatif. Komisi III DPR RI kemudian menggelar rapat dengar pendapat untuk membahas penanganan perkara ini. Dalam forum tersebut, sejumlah anggota dewan menyoroti proses penetapan tersangka, mekanisme penahanan, hingga prosedur administratif yang dinilai perlu dievaluasi.

DPR meminta Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran Kejaksaan Negeri Karo yang menangani perkara tersebut. Evaluasi diminta mencakup aspek profesionalitas, ketelitian administrasi, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum acara.

Selain itu, kasus ini juga memunculkan diskusi lebih luas mengenai standar penilaian harga jasa di sektor industri kreatif. Sejumlah pihak menilai bahwa karakteristik pekerjaan kreatif yang tidak memiliki standar harga baku sering kali berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir dalam audit maupun penegakan hukum.

Di sisi lain, Kejaksaan menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan berdasarkan alat bukti dan perhitungan kerugian negara yang diperoleh selama proses penyidikan. Mekanisme hukum yang tersedia, termasuk putusan pengadilan, menjadi bagian dari sistem peradilan yang harus dihormati.

Kasus Amsal Sitepu kini menjadi salah satu contoh perkara yang memantik perdebatan tentang keseimbangan antara upaya pemberantasan korupsi dan perlindungan hak warga negara dalam proses hukum. Evaluasi internal yang tengah berjalan diharapkan dapat memberikan kejelasan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.