Namun, perdamaian bukan hanya tentang tidak adanya senjata dan tidak adanya pertempuran.
Perdamaian juga membutuhkan keadilan, kepastian hukum, kesejahteraan, penghormatan terhadap kekhususan Aceh serta kepercayaan antara masyarakat Aceh dan pemerintah pusat.
Jika masih ada persoalan mengenai pengelolaan sumber daya alam seperti Blok Andaman, jika masih ada persoalan aset bersejarah seperti Blang Padang yang belum mendapatkan kepastian hukum, dan jika simbol-simbol masa konflik masih menjadi sumber ketegangan, maka tentu masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Bukan berarti perdamaian gagal.
Justru sebaliknya, perdamaian harus dijaga dengan menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum selesai.
Jangan Sampai Hari Damai Menjadi Hari Kembali Membuka Luka
Kericuhan pada peringatan 21 tahun damai Aceh seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak.
Pemerintah pusat perlu mendengar suara Aceh secara lebih serius.
Pemerintah Aceh juga harus mampu memperjuangkan kepentingan masyarakatnya melalui jalur hukum, politik dan dialog.
Para ulama memiliki posisi penting sebagai penjaga moral dan sejarah masyarakat Aceh.
Sementara masyarakat harus memastikan bahwa kekecewaan tidak berubah menjadi tindakan yang justru mengancam perdamaian yang telah diperjuangkan dengan begitu mahal.
Sebab, damai bukan berarti seluruh persoalan telah selesai. Damai adalah kesempatan untuk menyelesaikan persoalan tanpa kembali menggunakan kekerasan.
Dan mungkin, itulah pesan paling penting dari kericuhan Hari Damai Aceh tahun ini:
Aceh tidak sedang membutuhkan perang baru. Aceh membutuhkan kepastian bahwa perdamaian benar-benar menghadirkan keadilan.
Dua puluh satu tahun setelah MoU Helsinki, pertanyaannya bukan lagi apakah Aceh ingin damai.
Pertanyaannya adalah:
"Apakah semua pihak sudah benar-benar menjalankan isi dan semangat perdamaian tersebut?"
Komentar (0)
Tinggalkan Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!