Duta Besar Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Riyad Mansour, melontarkan kecaman keras terhadap dugaan kebijakan Israel yang disebut akan mengambil alih dan membatalkan sejumlah surat kepemilikan tanah warga Palestina di Tepi Barat.
Dalam pidatonya di forum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mansour menyebut langkah tersebut sebagai “pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan hak kepemilikan rakyat Palestina.” Ia menegaskan bahwa tanah yang disengketakan telah dihuni turun-temurun oleh keluarga Palestina dan memiliki dokumen kepemilikan resmi.
Menurut pernyataan yang disampaikan delegasi Palestina, kebijakan tersebut berkaitan dengan perluasan permukiman Israel di wilayah Tepi Barat yang selama ini menjadi titik panas konflik antara Israel dan Palestina. Pemerintah Palestina menilai tindakan itu akan memperburuk ketegangan serta menghambat proses perdamaian yang selama ini diupayakan komunitas internasional.
Pihak Israel sendiri dalam berbagai kesempatan sebelumnya menyatakan bahwa kebijakan administrasi tanah di wilayah yang disengketakan dilakukan berdasarkan regulasi nasional dan pertimbangan keamanan. Namun Palestina menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari tanah yang diduduki dan statusnya harus diselesaikan melalui perundingan.
Mansour juga menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB agar mengambil langkah konkret untuk melindungi warga sipil Palestina dan mencegah perubahan demografis sepihak di wilayah pendudukan. Ia menilai pembatalan atau pengambilalihan dokumen tanah berpotensi menyebabkan pengusiran paksa dan krisis kemanusiaan baru.
Situasi ini kembali menyoroti rapuhnya stabilitas di kawasan, terutama di tengah meningkatnya eskalasi kekerasan di Tepi Barat dan Gaza dalam beberapa bulan terakhir. Pengamat hubungan internasional menilai, isu kepemilikan tanah menjadi salah satu akar utama konflik berkepanjangan antara kedua pihak.
Hingga kini, komunitas internasional masih mendorong solusi dua negara sebagai jalan keluar yang dianggap paling realistis, meskipun implementasinya menghadapi tantangan politik dan keamanan yang kompleks.
Komentar (0)
Tinggalkan Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!