Aplikasi Peta China Dilaporkan Hapus Klaim Nine Dash Line di Natuna Utara, Dinilai Berpotensi Jadi Keberhasilan Diplomasi Presiden Prabowo

Asia
Redaksi Federasi Note
Redaksi Federasi Note
1 bulan yang lalu 16:04 WIB 34x dilihat

Aplikasi peta digital asal China, Amap (Gaode Map), dilaporkan tidak lagi menampilkan penandaan kawasan Natuna Utara sebagai bagian dari klaim nine dash line China, sebagaimana sebelumnya kerap dipersoalkan oleh Indonesia dan komunitas internasional.

Berdasarkan pantauan sejumlah pihak, pada pembaruan terbaru aplikasi tersebut, wilayah perairan Natuna Utara kini ditampilkan tanpa garis klaim sepihak China dan terlihat berada sepenuhnya dalam wilayah Indonesia, selaras dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982.

Hingga saat ini, pemerintah China belum memberikan pernyataan resmi terkait perubahan tampilan tersebut. Pemerintah Indonesia juga belum mengeluarkan pernyataan resmi, sehingga belum dapat dipastikan apakah penghapusan tersebut merupakan kebijakan negara atau hanya penyesuaian teknis internal perusahaan aplikasi peta digital.

Namun demikian, sejumlah pengamat hubungan internasional menilai bahwa jika penghapusan klaim tersebut benar dan konsisten, maka langkah itu dapat disebut sebagai salah satu keberhasilan diplomasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam menegaskan posisi Indonesia yang selama ini konsisten menolak klaim nine dash line China.

Di awal masa pemerintahannya, Presiden Prabowo diketahui mengedepankan pendekatan diplomasi tegas namun terbuka, dengan menekankan penghormatan terhadap hukum internasional, kedaulatan maritim, serta stabilitas kawasan. Pendekatan tersebut dinilai mampu menjaga hubungan baik dengan China tanpa mengorbankan kepentingan nasional Indonesia.

Meski begitu, para pengamat mengingatkan bahwa perubahan pada aplikasi peta digital belum dapat dianggap sebagai pengakuan resmi negara, dan sikap pemerintah China tetap harus dilihat melalui pernyataan diplomatik serta kebijakan luar negeri resminya.

Isu ini dinilai akan terus menjadi perhatian, terutama dalam konteks Laut China Selatan yang masih menyimpan potensi dinamika geopolitik. Pemerintah Indonesia diperkirakan akan mencermati perkembangan ini sebelum memberikan sikap resmi.

Komentar (0)

Tinggalkan Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Copyright © 2025 FEDERASI NOTE — All rights reserved